September 27, 2017 Read More →

Krisis Keuangan PLN, Pembangunan PLTU Batubara Baru di Jawa

Greenpeace.org:

Kondisi keuangan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terus disoroti oleh berbagai pihak belakangan ini telah meningkatkan kekhawatiran Kementerian Keuangan. Surat Menteri Keuangan bertanggal 19 September 2017, S-781/MK.08/2017 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri BUMN itu mengungkapkan kondisi finansial dan resiko gagal bayar dari hutang-hutang yang dimiliki PT. PLN ini akan menjadi sebuah risiko besar terhadap keuangan negara.

Buruknya kondisi keuangan PLN saat ini tidak terlepas dari buruknya kebijakan energi yang telah disusun pemerintah. Sejak awal diluncurkan Presiden Jokowi,  program kelistrikan 35.000 MW telah menuai kontroversi. Tahun ini kekhawatiran tersebut terbukti dengan pertumbuhan penjualan listrik yang tidak sesuai target.

“Surat Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa PLN  telah salah memperkirakan kenaikan permintaan listrik di Jawa-Bali karena pada kenyataannya permintaan listrik justru cenderung menurun. Kontrak PPA terhadap PLTU-PLTU Batubara ini juga mewajibkan PLN tetap membayar listrik yang tidak terserap oleh konsumen”, ujar Hindun Mulaika, juru kampanye Greenpeace Indonesia.

“Dengan kata lain, batubara bukanlah sumber energi murah, ketergantungan pemerintah terhadap batubara justru mengakibatkan potensi kerugian negara yang sangat besar”

Merujuk pada laporan IEEFA berjudul “Capacity Payments to Coal-fired Power Plants could lock Indonesia into a High-Cost Electricity Future”, tingkat utilisasi saat ini di Jawa-Bali yang berkisar di angka 57,3% masih dapat dinyatakan layak secara finansial. Tetapi apabila rencana penambahan 25.000 MW terlaksana, maka akan terjadi overcapacity yang sangat besar. Apabila hal ini terjadi, maka PLN harus membayar USD 76 milyar untuk pembangkitan listrik yang tak terserap selama beberapa tahun ke depan.

Krisis Keuangan PLN, Pembangunan PLTU Batubara Baru di Jawa

Posted in: IEEFA In the News

Comments are closed.